Dalam rencana kedua tersebut, pihak IFF menyarankan agar hasil penelitian itu dapat disampaikan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Targetnya satu bulan, jadi sekitar akhir Maret sudah selesai dan bisa kami sampaikan langsung rekomendasinya kepada Presiden, apakah kedua operator ini melakukan kesengajaan atau hanya sebagai korban," kata Direktur Eksekutif IIF Yusuf Mars yang dihubungi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (24/02).
Menurut Yusuf, saat ini pihaknya tengah menyaring orang-orang yang rencananya akan masuk dalam tim independen tersebut. Sasarannya adalah para pakar telekomunikasi serta orang-orang intelijen yang berpengalaman dalam kasus penyadapan.
"Untuk saat ini, sudah ada tim kecil yang mulai bekerja. Mereka tengah menganalisis kasus penyadapan ini dari tinjauan teknologi," ucapnya.
Tim kecil dan tim independen itu, menurut Yusuf, nantinya akan menganalisis apakah kedua operator tersebut melakukan kelalaian atau kesengajaan serta sejauh mana tanggung jawab mereka atas penyadapan tersebut.
Ada pun rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada Presiden di antaranya berupa dukungan agar pemerintah bisa melindungi industri dan para pelanggan telekomunikasi.
Selain itu, rekomendasi tersebut juga mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk menyejajarkan hubungan bilateral Indonesia-Australia dan Indonesia-Amerika Serikat mengingat kasus penyadapan bukan kali ini terjadi.
"Presiden harus melindungi pengguna dan industri seluler, entah solusinya dengan mengembangkan teknologi antisadap dan antiteror," ujarnya.
Sebelumnya, Direktorat Intelijen Australia bekerjasama dengan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat melakukan penyadapan melalui dua operator telekomunikasi Indonesia, Telkomsel dan Indosat, yang menguasai 77 persen pelanggan seluler Tanah Air. Diduga sekitar 1,8 juta pelanggan seluler Indonesia menjadi korban sadapan kali ini.
[Sumber]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar