Senin, 11 November 2013

Anonymous Indonesia: pemerintah kita lembek!

Serangan yang dilakukan oleh hacker Indonesia terhadap situs pemerintahan di Australia disebut sebagai dampak dari kemarahan atas perilaku penyadapan yang dilakukan negeri kanguru tersebut. Selain itu, hal ini juga menunjukkan kalau pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa terkait hal ini.

Ternyata, pernyataan ini pun didukung oleh Anonymous Indonesia. Dalam sebuah tweet yang dilontarkan akun Anon_Indonesia, Anonymous cabang tanah air ini menyoroti lemahnya diplomasi Republik Indonesia terhadap negera di sebelah tenggaranya tersebut.
Dalam tweet yang lansir sekitar pukul 16:00 WIB itu, Anonymous Indonesia memberikan salah satu contoh lemahnya diplomasi antara kedua belah negara. Contohnya adalah pemberian grasi terhadap Schapelle Leigh Corby, perempuan Australia yang ketahuan menyelundupkan narkoba ke Indonesia.




"saya ga yakin pemerintah berani serius soal penyadapan australia thd indonesia sebab sebelumnya presiden kita saja memberi grasi thd corby," tulis @Anon_indonesia.
Anonymous Indonesia sendiri kemudian menganggap bahwa pemerintah saat ini sudah tak memiliki kekuatan sama sekali untuk menghadapi Australia. Mereka menyangsikan akan adanya tindakan nyata dari pemerintah terkait isu ini.


"belum nangkap ya maksd saya? maksd saya koar2 keras pemerintah kita thd penyadapan australia itu hanya sebatas 'sinetron'," sambungnya.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa secara terpisah membantah Indonesia lemah dalam memprotes aksi penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia. Jika terbukti kedua negara itu menyadap, maka Indonesia akan memprotes keras.
"Tidak ada yang lembek dalam kita menyatakan sikap menentang. Kita menyatakan protes keras," kata Marty di sela-sela acara Bali Demokrasi Forum (BDF) di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11).
Menurut dia, ketegasan Indonesia salah satunya telah ditunjukkan dengan keputusan mengkaji ulang kerja sama pertukaran informasi dengan negara-negara tertentu. Indonesia juga menjadi negara yang mensponsori upaya resolusi PBB terkait masalah ini.


[Sumber]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar