Menurut dia, ada empat tips berharga agar sistem demokrasi sebuah negara berjalan dengan harmonis. Pertama, Pemerintah harus menjamin hak konstitusional bagi semua warga negara.
"Hak ini termasuk kebebasan beragama, mengutarakan pendapat, setara di mata hukum, tidak ada diskriminasi, melindungi kaum minoritas dan proses hukum yang berimbang," ungkap SBY.
Indonesia, lanjut SBY, telah memberikan makna dan landasan terhadap hukum dan regulasi dalam penegakkan hak-hak itu. "Kami juga terus mempromosikan sebuah budaya hormat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan terhadap pers dan partisipasi dalam masyarakat sipil sosial," imbuhnya.
Tips kedua, kata SBY, penegakkan supremasi hukum harus selalu ditegakkan. "Hak dasar dan fundamental seorang individu sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi, Undang-Undang dan peraturan lain yang relevan, harus dihormati," kata dia.
Hak yang dihormati, lanjut SBY, tidak saja yang berasal dari kaum mayoritas, namun hak kaum minoritas pun juga perlu untuk dilindungi.
Tips ketiga, Pemerintah suatu negara, kata SBY harus melibatkan peran rakyat dalam pengambilan sebuah kebijakan. Apalagi jika kebijakan itu turut mempengaruhi kehidupan mereka. "Kita semua harus menciptakan sebuaah lingkungan di mana setiap individu dapat merasakan keterlibatan dari hasil kebijakan yang sudah dibuat," ujar SBY.
Dalam hal ini, SBY mencontohkan sistem pemerintahan desentralisasi yang berada di daerah. Cara ini dinilai ampuh, karena berhasil mengakhiri masa tiga dekade pemberontakan separatis di Provinsi DI Aceh.
"Cara ini juga terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan bagi warga di Provinsi Papua dan Papua Barat," kata dia.
Tips keempat, adanya interaksi antar komunal yang harus terus dipromosikan. Hal ini untuk meningkatkan rasa saling pengertian, toleransi dan kohesi sosial.
SBY turut menyebut sistem multi partai di Indonesia, turut memberikan tantangan dan kesempatan dalam upaya mempertahankan konsolidasi demokrasi di dalam negeri. Dia tidak membantah bahwa sistem politik di Indonesia kerap dikeluhkan karena terlalu kompleks dan melalui proses yang panjang.
"Namun saya yakin, rakyat Indonesia diuntungkan dari adanya perdebatan dan dialog di antara partai politik tersebut. Indonesia pun terus belajar untuk maju dengan sistem demokrasi multi partai demi kepentingan nasional kita semua," tuturnya.
Selain dibuka oleh Presiden SBY, acara yang berlangsung hingga tanggal 8 November itu, turut dihadiri oleh Pemimpin Brunei Sultan Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Timor Timur Xanana Gusmao. Dalam penyelenggaraan tahun ini, Indonesia mengambil tema Mengkonsolidasikan Demokrasi Dalam Masyarakat yang Plural.
Tujuannya untuk mendorong pemajuan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Dalam penyelenggaraan BDF tahun ini, format acara dikembalikan kepada konsep semula, yakni pertemuan dilakukan di tingkat Menteri dengan pengecualiaan beberapa Kepala Negara yang bersedia hadir.
Sementara Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menekankan pentingnya sebuah organisasi bernama Institut untuk Perdamaiaan dan Demokrasi (IPD).
Institut ini berada di dalam Universitas Udayana. Beberapa negara seperti Myanmar, Tunisia dan Mesir telah menggunakan forum dialog yang diselenggarakan IPD untuk bertukar pandangan mengenai sistem demokrasi di masing-masing negara.
[Sumber]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar