Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui juru bicaranya Julian
Aldrin Pasha, Jumat 8 November 2013, menegaskan bahwa Indonesia tidak
bisa menerima aksi penyadapan yang dikabarkan dilakukan oleh Australia
dan Amerika Serikat, terhadap sejumlah pejabat Indonesia.
“Selama
ini hubungan bilateral kami selalu kondusif, baik, dan saling percaya.
Kalau benar ada tindakan (penyadapan) seperti itu, kami sangat tak bisa
menerimanya. Pemerintah mengecam hal ini. Sikap kami tegas,” kata Julian
kepada VIVAnews.
Menurutnya, pernyataan yang
dikeluarkan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa selama ini juga
merupakan sikap resmi pemerintah. Marty Kamis kemarin mengancam akan
mengevaluasi kerjasama di bidang informasi dan intelijen dengan
Australia dan Amerika Serikat, menyusul dugaan penyadapan terhadap oleh
kedua negara itu.
“Kami tentu harus mengkaji bagaimana ke
depannya kerjasama dengan negara-negara yang tidak bisa memberikan
konfirmasi apakah aksi penyadapan seperti ini benar dilakukan (atau
tidak),” kata Marty di sela-sela Bali Democracy Forum VI di Nusa Dua,
Bali. Pernyataan Marty ini mencerminkan kekesalan pemerintah Indonesia
yang selama ini tidak mendapat jawaban memuaskan dari kedua negara.
Marty
mengatakan, isu penyadapan ini telah ditanyakan ke negara-negara
terkait dalam berbagai kesempatan. “Tapi jawaban mereka tetap sama,
bahwa mereka tidak bisa mengkonfirmasi atau menyangkal pemberitaan
tersebut,” kata dia.
Hari ini, Menteri Pertahanan Australia David
Johnston dijadwalkan akan menggelar konferensi pers bersama Menteri
Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro untuk mengklarifikasi isu penyadapan
yang mengancam hubungan bilateral kedua negara.
Johnston tiba di
Indonesia Kamis kemarin, dan semalam telah menggelar pertemuan dengan
Purnomo. “Saya sudah minta kepada mereka (pihak Australia) agar Jumat
pagi menggelar konferensi pers terbuka supaya publik Indonesia tahu apa
yang sebenarnya terjadi,” kata Purnomo.
Kepala Badan Intelijen
Negara (BIN) Marciano Norman juga direncanakan bertemu dengan perwakilan
Amerika Serikat untuk membahas isu penyadapan ini. “Tidak boleh ada
tindakan yang mengingkari atau tidak selaras dengan semangat
persahabatan antarnegara. Ini yang perlu kami tegaskan,” ujar Marty.
[Sumber]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar