RI Dukung Rancangan Resolusi PBB Soal Anti Spionase Internet

Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, menyatakan turut mendukung resolusi yang diajukan oleh Jerman dan Brasil ke Sidang Umum Majelis PBB. Bentuk dukungan RI itu disampaikan dengan menjadi co-sponsor bagi rancangan resolusi yang meminta penghentian spionase internet dan
pelanggaran privasi.

Hal itu disampaikan Marty usai menerima kunjungan Pejabat Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Kemanan, Catherine Ashton di Pejambon, pada Senin 4 November 2013. Dia berharap dengan adanya resolusi itu bisa memastikan agar, ke depannya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Australia tak lagi melakukan aksi spionase terhadap Indonesia dan puluhan negara lainnya.

"Kami berharap kedua pemerintah akan menggaris bawahi komitmen untuk tak lagi terlibat dalam aksi spionase di masa mendatang. Kami menyadari karena aksi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, sehingga aksi protes turut disampaikan oleh beberapa negara lainnya," ujar Marty.

Selain itu, Marty merasa Indonesia perlu meninjau ulang kerjasama pertukaran informasi dengan kedua negara tersebut. Marty malah mempertanyakan tujuan dari adanya kerangka kerjasama apabila Australia dan AS masih juga menyadap komunikasi para pejabat tinggi di tanah air.

"Apabila mereka benar melakukan kegiatan pengumpulan informasi di luar dari forum resmi, pertanyaannya sekarang apa manfaat dari kerangka resmi yang selama ini kami jalin?," tanya Marty.

Ke depannya, Indonesia perlu menyampaikan bahwa perlakuan seperti itu tidak dapat diterima dan mengharapkan kedua negara tak lagi mengulangi aksi spionase terhadap Pemerintahan yang dianggap sebagai sahabat. Selain itu, dia juga mengajak agar selalu meningkatkan kewaspadaan untuk bisa meminimalisasi terjadinya aksi penyadapan.

"Diplomat Indonesia senantiasa bekerja dengan selalu berasumsi akan ada upaya-upaya penghimpunan informasi di luar cara-cara kebiasaan, sehingga harus selalu waspada," kata dia.

Dukungan Luas

Sebelumnya Pemerintah Jerman dan Brasil telah mengajukan secara resmi sebuah draf resolusi yang akan dimasukkan ke dalam sidang Majelis Umum PBB. Menurut seorang diplomat yang tak ingin disebut namanya, kepada kantor berita Reuters, dia mengungkap resolusi itu akan didukung penuh oleh sebagian besar negara anggota.

"Resolusi ini akan didukung penuh di Majelis Umum, karena tak ada yang suka NSA memata-matai mereka," kata seorang diplomat Barat di PBB yang tak mau diungkap namanya.

Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat, tak seperti resolusi Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 15 negara. Namun resolusi ini bisa mendapat dukungan luas dari 193 negara anggota PBB sehingga membawa bobot moral dan politik.


[Sumber]