Diberitakan BBC, Selasa 3 Desember 2013, Langkah itu ditempuh, guna meredakan ketegangan unjuk rasa besar-besaran yang hingga kini masih berlangsung di ibukota Bangkok dan memasuki hari ke-10.
Sebelumnya, rencana menduduki markas polisi dilakukan sesuai dengan perintah pemimpin aksi unjuk rasa, Suthep Thaugsuban pada Senin kemarin. Suthep menyerukan supaya massa bergerak dan mengambil alih Biro Polisi Metropolitan Thailand dan menjadikannya milik rakyat.
Pada Selasa pagi ini, reporter BBC menyebut tiba-tiba polisi memindahkan kawat pembatas dan mengumumkan kepada massa bahwa mereka diizinkan masuk ke dalam. Langkah tersebut, ujar reporter BBC, diduga upaya pencegahan terjadinya aksi represif yang akan dilakukan massa.
Namun, laporan itu dibantah oleh Kepala Polisi Nasional Thailand, Jenderal Polisi Adul Saengsingkaew. Dia menyebut tidak ada satu pun perintah yang mengizinkan para pengunjuk rasa boleh memasuki markas kepolisian pada hari Selasa ini.
Harian Bangkok Post melansir pernyataan Adul yang melarang massa untuk menduduki kantor Perdana Menteri (PM), gedung Parlemen atau markas besar polisi.
Sementara Kepala Tentara Militer, Jenderal Prayuth Chan-ocha mengatakan personilnya tetap akan memantau situasi dari kejauhan. Mereka memilih tak ikut campur dalam konflik politik tersebut dan membiarkan polisi yang menyelesaikan permasalahannya.
Sebelumnya, dalam sebuah jumpa pers yang digelar Senin kemarin, PM Yingluck Shinawatra menolak ultimatum yang diajukan Suthep agar dia mundur dalam kurun waktu dua hari. Menurutnya, permintaan Suthep tidak berlandaskan konstitusi yang berlaku di Thailand.
"Apa pun yang dapat saya lakukan untuk membuat rakyat Thailand bahagia, maka saya bersedia melakukan hal tersebut. Tetapi sebagai seorang PM, langkah yang saya ambil harus sesuai dengan konstitusi negeri ini," ujar Yingluck.
Namun, adik mantan PM Thaksin Shinawatra itu, menegaskan, dirinya tidak akan menggunakan tindak kekerasan dalam menghadapi para demonstran. Hal itu lantaran, dia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti kejadian tahun 2010 silam yang menewaskan 90 orang.
"Saya yakin, tidak ada satu pun orang yang ingin melihat pengulangan sejarah di mana kita semua menyaksikan rakyat menderita dan kehilangan nyawa mereka," imbuh Yingluck.
Sementara pada Senin kemarin, pengadilan mengeluarkan surat perintah kedua untuk menahan Suthep, lantaran dituduh ingin melakukan pemberontakan.
Hingga hari ke-10 unjuk rasa di Thailand, empat orang dilaporkan meninggal dunia. Massa bersikeras ingin menggantikan pemerintahan yang dipimpin Yingluck dengan Dewan Rakyat yang dipilih bukan melalui pemilihan umum.
[Sumber]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar