Pemerintah Kota Surabaya, Rabu malam, 18
Juni 2014, secara resmi menutup lokalisasi Dolly. Penutupan lokalisasi
terbesar se-Asia Tenggara itu ditandai dengan deklarasi warga dengan
Pemkot di Gedung Islamic Center, Surabaya.
Acara deklarasi warga
Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan untuk Alih Fungsi Lokalisasi
Dolly dan Alih Profesi Wanita Harapan ini, juga sekaligus penyerahan
bantuan secara simbolis dari Kementerian Sosial RI dan Gubernur Jawa
Timur.
Menteri Sosial, Salim Segaf Al Djufri mengatakan, dengan
deklarasi dan penyerahan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah,
diharapkan warga Dolly lebih mandiri dengan mengembangkan keterampilan
yang telah disediakan, mulai ekomomi produktif, seperti membatik,
pembuatan kue, telor asin, dan sebagainya.
"Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, Kemensos (Kementerian Sosial) mendukung upaya
Pemerintah Kota Surabaya untuk pemberdayaan ekonomi warga Dolly," kata
Salim Segaf di Surabaya.
Kemensos, kata Salim, memberikan bantuan
dana sebesar Rp7,3 miliar untuk berbagai pemberdayaan warga Dolly.
Kemensos nantinya akan menyiapkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Jaminan
Hidup (Jadup) rehabilitasi sosial bagi Wanita Tuna Sosial (WTS), serta
dana transportasi bagi para 1.449 wanita eks penghuni Dolly pulang ke
daerah asal.
"Kemensos mengalokasikan pemberdayaan Rp5.050.000 bagi setiap WTS," ujarnya.
Untuk
memantapkan berbagai program pemberdayaan bagi para eks WTS tersebut,
Kemensos, lanjut Salim, melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK) melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan pemanfaatan
bantuan di daerah masing-masing.
"Monitoring dilakukan oleh TKSK
untuk memastikan berbagai program pemberdayaan terhadap eks WTS bisa
tepat sasaran, tepat waktu dan tepat penerima," terangnya.
Pemberdayaan
Kemensos bertujuan agar para eks WTS menetapkan pilihan dengan beralih
profesi agar lebih mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara sosial.
Selain
itu, risiko yang ditimbulkan tidak sedikit yaitu penyebaran berbagai
penyakit mematikan seperti HIV/AIDS yang masa inkubasi maupun
prevalensinya tidak banyak diketahui dan berbagai penyakit sosial.
Sementara
itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, akan fokus dalam lingkup
pemberdayaan bagi para mantan germo dan mucikari dengan memberikan
bantuan Rp5 juta per orang.
"Pemberdayaan tidak hanya bagi para
eks WTS, para germo dan mucikari pun tidak kalah penting sebab mereka
adalah bagian dari lingkaran permasalahan sosial yang perlu diberdayaan
secara ekonomi dan sosial," tegasnya.
Wali Kota Surabaya, Tri
Risma Harini, mengatakan bahwa Pemkot Surabaya akan terus melakukan
pemberdayaan masyarakat sekitar dan merubah fungsi kawasan Dolly menjadi
pusat aktifitas ekonomi kerakyatan.
"Saya kira ini merupakan sinergitas positif yang dibangun Kemensos dengan Pemprov dan Pemkot Surabaya," kata Risma.
[Sumber]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar