"Itu tujuan dengan menggunakan segala cara ya seperti itu. The end justify all means, untuk tujuan negara yang bersangkutan, halal atau haram itu dibenarkan sama mereka," ujar Sidarto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11).
Dia menilai sangat tidak etis perbuatan yang dilakukan oleh Australia. Sebab, selama ini hubungan kedua negara terbilang baik sebelum ada isu penyadapan tersebut.
"Kalau negara ngaku sahabat tapi melakukan tindakan haram, ini sangat tidak etis. Apa nyadap, apa nyolong, kalau perlu merampok, semua dihalalkan," ujarnya.
Politikus senior PDIP ini mendukung penuh sikap pemerintah dengan menarik Dubes RI di Australia. Dia pun meminta agar dubes tak kembali ke negeri kanguru sebelum ada pernyataan maaf soal penyadapan ini.
"Dengan kita menarik dubes kita di sana supaya mereka tahu, belum ada suatu penjelasan resmi, dubes tidak kembali ke sana. Saya tidak tahu prosedur dubes asing di sini tapi dengan kita tarik dubes kita di sana, dia harus tahu posisinya di sana," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott hari ini mengatakan menolak meminta maaf atas kasus penyadapan dilakukan intelijen Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia lainnya.
"Australia tidak perlu meminta maaf atas langkah yang kita lakukan demi melindungi negara saat ini atau di masa lalu," kata dia di depan parlemen, seperti dilansir AFP, Selasa (19/11).
Abbott menuturkan Australia tetap akan menggunakan semua sumber daya, termasuk informasi untuk membantu negara sahabat dan sekutunya. Namun dia juga menyatakan menyesal atas segala hal yang telah membuat malu Presiden SBY di media-media.
"Australia sangat menghormati Indonesia, baik pemerintah maupun rakyatnya," kata dia. "Saya menganggap Presiden SBY sebagai teman baik Australia, bahkan salah satu sahabat terbaik di dunia," pungkasnya.
[Sumber]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar