Presiden SBY disadap, bisnis Indonesia-Australia jalan terus

Menteri Perindustrian MS Hidayat meyakini, isu penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat, tidak akan mengganggu hubungan bisnis dan kerja sama ekonomi dua negara.

"Ini di maintenance supaya tidak mengganggu bisnis. Sadap menyadap itu biasa, tapi karena presiden yang disadap maka pemerintah harus bersikap tegas, misalnya memanggil pulang duta besar, itu tindakan atau peringatan," ucap Hidayat di Kantornya, Jakarta, Selasa (19/11).
Hidayat mengakui, masyarakat sangat mengharapkan ketegasan SBY dalam menghadapi penyadapan. "Itu crashnya di bidang diplomasi juga mesti berlangsung karena tekanan dari rakyat agar presiden bersikap tegas itu tinggi. Sama kalau kita sadap negara lain, dia juga akan protes. Jadi memang harus ada tindakan yang membuat masyarakat terpuaskan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung juga mengungkapkan hal yang sama. Urusan politik harus dipisah dari kepentingan ekonomi.
"Tidak ada hubungannya. Ini kan sikap politik, ibarat pedagang itu tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Saya melihatnya seperti itu," ujar Chairul Tanjung usai acara "Peresmian Cetak Biru Strategi Literasi Keuangan Indonesia" di Jakarta Convention Center, Selasa (19/11)
Seperti diketahui, Intelijen Australia telah menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY. Dalam data yang dipaparkan Edward Snowden tersebut sejumlah pejabat negara disadap oleh negeri kanguru tersebut, termasuk ibu negara Ani Yudhoyono.


[Sumber]