Dikarenakan belum ada konfirmasi dan klarifikasi dari pihak pemerintah
Australia, isu penyadapan Negeri Kangguru tersebut terhadap Indonesia
masih berlanjut sampai sekarang.
Terkait hal ini, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, memberikan tanggapannya. Wiranto mengatakan bahwa Indonesia harus benar-benar 'melek' teknologi sadap agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
"Tidak
hanya menentang praktik itu, tetapi Indonesia harus melek teknologi,
memiliki pemahaman tentang teknologi sadap menyadap," kata Wiranto di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (18/11).
Menurut Wiranto praktik penyadapan melanggar Undang-Undang Internasional.
Oleh karena itu, Indonesia bukan hanya harus menentang praktik penyadapan tetapi juga menguasai teknologi terkait hal tersebut.
Wiranto
juga mengatakan bahwa Indonesia sudah sepantasnya melakukan protes atas
praktik penyadapan tersebut, terlebih apabila sudah menimbulkan dampak
di masyarakat.
"Kalau dibiarkan pasti akan menimbulkan dampak di masyarakat, makanya harus protes jika melanggar hukum internasional," ujarnya.
Staf
Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah melalui
account Twitter @SKPBidangHI mengharap pemerintah Australia segera
memberi klarifikasi mengenai kebenaran informasi penyadapan terhadap
sejumlah pejabat tinggi Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono seperti dilansir media di negara tersebut beberapa minggu
lalu.
"Pemerintah Australia perlu untuk segera memberikan
klarifikasi terhadap pemberitaan ini untuk menghindari kerusakan
(kepercayaan-red)," kata Staf Khusus Presiden bidang Hubungan
Internasional Teuku Faizasyah dalam account Twitter @SKPBidangHI.
Faizasyah
mengatakan meski pemerintah Australia perlu untuk segera memberikan
klarifikasi tersebut, namun media Australia juga diminta untuk
memastikan kebenaran informasi tersebut melalui sumber pemerintahnya.
"Kerusakan telah terjadi dan saat ini rasa saling percaya perlu dibangun ulang," katanya.
Pada
Senin (18/11) The Guardian, harian yang berbasis di Australia
menurunkan laporan mengenai upaya penyadapan yang dilakukan negara itu
kepada sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia.
Dalam laporan
yang dapat diunduh melalui situs harian itu, upaya penyadapan dilakukan
kepada beberapa pejabat Indonesia termasuk di antaranya Presiden RI.
[Sumber]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar