"Pemerintah RI harus mewaspadai pengaruh dan perkembangan ISIS agar tidak muncul masalah baru, termasuk potensi konfliknya di Indonesia," tegas Yon saat dihubungi Republika, Sabtu (2/8) malam. Menurut Yon, kelompok-kelompok pendukung ISIS di Indonesia merupakan ancaman terhadap kedaulatan NKRI.
Pasalnya, ISIS adalah "bentuk" negara baru dan negara tidak bisa mentolerir adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang mendukung ISIS. Pendukung ISIS di indonesia lebih banyak berasal dari para veteran mujahidin Indonesia.
"Mereka datang ke negara-negara Muslim untuk berjihad dan berhubungan dengan kelompok-kelompok sejenis ISIS di luar negeri," ungkap Yon.
Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, menyatakan terdapat tiga cara untuk menanggulangi pengaruh paham ISIS di Indonesia.
"Pertama, Pemerintah RI harus aktif membantu penyebaran ajaran Islam yang 'Rahmatan Lil Alamin. Terutama, dalam kurikulum-kurikulum pendidikan di Indonesia," tutur Abdul Kadir saat dihubungi Republika, Jumat (1/8) malam.
Kedua, para juru dakwah seperti mubaligh, da'i dan ulama harus menyamakan persepsi soal ajaran Islam seperti apa yang baik diterapkan bagi bangsa Indonesia, Ketiga, papar Abdul Kadir, perlu adanya penguatan pada keluarga sebagai unit masyarakat terkecil. "Penguatan itu terkait pemahaman Islam moderat, inklusif dan toleran (rahmatan lil alamin) serta pemberdayaan ekonomi masyarakat," papar Abdul Kadir.
Pasalnya, kelompok yang paling mudah terpengaruh biasanya adalah kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi.
[Sumber]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar