Isu Sadap Merebak, Australia Tetap Jalin Kerja Sama dengan RI

Kendati Pemerintah Australia kini sedang dibelit isu aksi penyadapan yang diduga dilakukan Badan Intelijen (DSD) terhadap Pemerintah Indonesia, namun Negeri Kangguru itu mengaku beragam pemberitaan miring tidak akan memengaruhi hubungan bilateral dan kerja sama yang selama ini telah
dijalin.

Padahal, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Australia dan mengancam akan meninjau ulang kerja sama terkait pemberian informasi di antara kedua belah pihak. 

Juru Bicara Duta Besar Australia untuk Indonesia, Ray Marcelo dalam pernyataan tertulisnya kepada VIVAnews, Selasa 5 November 2013, mengaku bahwa Australia akan tetap menghargai hubungan baik yang telah dijalin dengan Indonesia dalam situasi apa pun. 

"Kami mengikuti respons yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa. Hubungan bilareral di beberapa bidang seperti penyelundupan manusia dan penanganan aksi teror merupakan kerja sama yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak," ujar Ray. 

Indonesia dianggap sebagai mitra dekat Australia dalam beragam bidang antara lain ekonomi, politik, dan keamanan. 

"Kami merupakan sahabat dekat di kawasan dan forum global seperti APEC, G20, dan KTT Asia Timur," lanjut Ray. 

Pemerintah Australia, kata Ray, akan terus bekerja sama dengan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanganan penyelundupan manusia dan menangkal aksi teror. 

Sebelumnya, ketika ditemui media di Pejambon, Senin kemarin, Menlu Marty mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons awal yang diberikan Pemerintah Amerika Serikat dan Australia.

Kedua pemerintah negara itu tidak membenarkan atau membantah saat dimintai penjelasan oleh Pemerintah Indonesia terkait adanya pos penyadapan yang dibangun di dalam Gedung Kedutaan masing-masing. 

"Jawaban awal yang diperoleh oleh Pemerintah Indonesia sama seperti yang didengar oleh negara-negara lain yang tengah mengalami situasi serupa. Pemerintah AS dan Australia tidak mengkonfirmasi atau membantah (neither deny nor confirm)," ungkap Marty. 

Sementara Pemerintah AS, lanjut Marty turut menambahkan, bahwa negaranya tengah meninjau kebijakan intelijen mereka agar sesuai dengan arah kebijakan luar negeri Negara Paman Sam. 

Mendengar jawaban yang bias dari kedua pemerintah negara tersebut, Marty mengancam akan meninjau semua kerja sama dengan AS dan Australia yang menyangkut adanya pertukaran informasi.

Dengan Australia, Indonesia diketahui memiliki kerja sama yang erat dalam penanggulangan penyelundupan manusia dan pencegahan aksi teror. Selain itu, Indonesia turut mendukung draf resolusi yang tengah diajukan oleh Pemerintah Jerman dan Brasil ke Sidang Umum PBB.

Caranya, dengan menjadi co-sponsor bagi rancangan resolusi  yang meminta penghentian spionase internet dan pelanggaran privasi.

Marty berharap, walaupun tidak ada konfirmasi dari kedua pemerintah negara itu ke depan akan ada pernyataan yang diungkap di hadapan publik bahwa Badan Intelijen AS dan Australia tidak akan lagi melakukan aksi spionase. 

"Enough is enough. Setiap negara tidak sepatutnya melakukan aksi seperti itu. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Anda akan memaksa untuk memperoleh informasi tertentu dengan cara seperti ini?" ujar Marty.


[Sumber]