PM Australia Tak Mau Buru-buru Teken Kode Etik Spionase

Perdana Menteri Australia Tony Abbott tak ingin tergesa-gesa meneken kode etik dan protokol yang dituntut oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Namun Abbott menyambut baik pernyataan hangat SBY. Ia sepakat betapa penting bagi Indonesia dan Australia untuk berdialog dan duduk bersama membicarakan berbagai hal dengan lebih terbuka.

Dialog itu diyakini bisa membuat kedua negara lebih terbuka satu sama lain, dan dapat membangun kembali rasa saling percaya antara Jakarta-Canberra. “Hubungan kedua negara memang bergantung kepada kesepakatan yang baik terkait pertukaran informasi intelijen. Saya ingin terus memperdalam dan meneruskan dialog selama beberapa minggu dan bulan ke depan,” ujar Abbott di Melbourne seperti dikutip Sydney Morning Herald, Rabu 27 November 2013.

Pemimpin Partai Liberal itu akan mempelajari lebih dulu isi pernyataan lengkap Presiden SBY yang disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Abbott menyatakan ingin terus memperkuat kerjasama dengan Indonesia, seperti dalam hal penangkalan aksi teror dan penyelundupan manusia.

Abbott juga mengatakan, solusi untuk mengatasi ketegangan diplomatik RI-Australia harus bertahan lama dan karenanya perlu dasar kuat dalam penyusunannya. “Kendati minggu ini sangat melelahkan, namun dalam semua hubungan pasti akan ditemui kesulitan dan kekkuatan,” kata Abbott. Ia berharap Indonesia dan Australia bisa berhasil melewati masa-masa sulit ini untuk kemudian menemukan pijakan yang lebih kuat dan lebih baik.

Presiden SBY kemarin menyatakan, ketegangan Jakarta-Canberra dapat teratasi dengan sebuah kode etik dan protokol yang berisi komitmen RI-Australia untuk tak melakukan apapun yang dapat membahayakan hubungan kedua negara.

Presiden SBY menekankan, kedua pemimpin negara harus meneken kesepakatan dulu sebelum kerjasama antara RI dan Australia yang kini dihentikan dapat kembali dilanjutkan. “Setelah protokol dan kode etik benar-benar dilaksanakan, maka kerjasama dapat dilanjutkan dan ditingkatkan. Kerjasama itu termasuk di bidang keamanan, militer, dan polisi di antara kedua negara,” ujar SBY.

Juru Bicara Presiden RI, Julian Aldrin Pasha, mengatakan tak ada batas waktu kapan pembentukan protokol itu harus selesai. Selain itu, Presiden SBY akan mengirim utusan khusus ke Australia untuk menanyakan beberapa hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Dalam surat balasan yang dikirim Abbott, tidak ada kalimat permintaan maaf. Namun surat itu berisi komitmen Australia untuk tak lagi melakukan berbagai upaya yang dapat membahayakan hubungan kedua negara di masa mendatang.


[Sumber]