SBY Tunggu Waktu yang Tepat Sampaikan Surat Abbott ke Publik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat akan menyampaikan sikapnya atas surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Hal itu diungkapkan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Nusa Dua, Bali, Minggu 24 November 2013.

"Diperlukan waktu tepat untuk menyampaikannya kepada publik. Ini tentunya perlu pemikiran yang mendalam," kata Faizasyah.

Saat ditanya apakah surat jawaban Abbott akan mengembalikan hubungan harmonis Indonesia-Australia, ia tak merincinya dengan jelas. Menurut Faizasyah, surat balasan itu mencerminkan niat baik dari Australia. 

"Semua niatnya baik. Kalau kita lihat kembali waktu Presiden menyampaikan respon awalnya atas perkembangan tersebut bisa digarisbawahi bagaimana Presiden melihat sejarah bilateral kedua negara," jelas dia.

Kendati begitu, kata dia, ada hal-hal mendasar yang mesti dievaluasi pascaterbongkarnya aksi penyadapan oleh Australia. "Ada hal-hal mendasar yang perlu ditinjau kembali dan disikapi."

"Jadi ke depan ada keperluan kedua negara, meski saat ini ada masalah, tapi harus disikapi dengan bijak, tidak saja oleh Indonesia, tetapi juga oleh Australia," kata Faizasyah.

Sepekan terakhir, Indonesia digemparkan berita penyadapan saluran telepon seluler sejumlah petinggi RI oleh intelijen Australia pada tahun 2009. Kabar itu menyebar sejak media massa internasional menulis rahasia yang dibocorkan Edward Snowden. 

Ini tentu bukan aksi intelijen sembarangan. Dari data tersebut, diketahui intelijen Australia berhasil menyadap telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal, Andi Malaranggeng, Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Polkam Widodo Adi Sucipto, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Tak pelak, hubungan diplomatik Indonesia-Australia yang tadinya hangat kini menjadi panas. Tak hanya memanggil pulang Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, dari Canberra, Presiden SBY juga meminta penjelasan dan permohonan maaf dari pemerintah Australia.


[Sumber]