Krisis Diplomatik RI-Australia, Elektabilitas Pemerintah Abbott Turun

Elektabilitas pemerintahan baru Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Tony Abbott, turun dalam jajak pendapat terbaru oleh Nielsen. Pemerintahan Australia yang saat ini baru berjalan dua bulan, disokong oleh koalisi dua partai, salah satunya Partai Liberal pimpinan Abbott.

Fairfax melansir, Senin 25 November 2013, Partai Buruh pimpinan Bill Shorten yang merupakan oposisi pemerintah, meraih elektabilitas lebih tinggi daripada partai koalisi pendukung pemerintah. Ini baru pertama kali terjadi sejak tahun 2010. Selama tiga terakhir, pamor Partai Buruh turun tajam di Australia akibat konflik internalnya. Namun saat ini peta politik rupanya berubah.

Dalam survei Nielsen, Partai Buruh meraih elektabilitas 52 persen, naik 5,5 persen sejak pemilu Australia digelar 7 September 2013. Sementara Partai Koalisi memperoleh elektabilitas 48 persen, turun 5,5 persen sejak pemilu.

Persepsi positif publik Australia untuk Partai Buruh selaras dengan survei-survei lain yang menyebut masyarakat di negeri itu merasa tidak banyak perubahan terjadi sejak pemerintahan baru Abbott berkuasa dua bulan lalu – kecuali memburuknya hubungan dengan Indonesia sebagai negara tertangga terdekat Australia.

Keputusan Indonesia menghentikan kerjasama militer dan intelijen dengan Australia, termasuk dalam operasi bersama penanganan penyelundupan manusia yang hendak memasuki benua itu, dianggap sebagai ancaman bagi Australia yang selama ini dibanjiri imigran gelap.

Ketegangan bilateral Jakarta-Canberra itu terjadi lantaran bocornya dokumen Badan Intelijen Australia (DSD) yang mengungkap penyadapan ponsel terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya, dan sejumlah pejabat tinggi RI pada tahun 2009 – di masa pemerintahan PM Kevin Rudd yang berasal dari Partai Buruh.

Untuk menyelesaikan perselisihan RI-Australia, PM Abbott telah menulis surat balasan untuk Presiden SBY. Surat itu telah sampai ke tangan SBY, namun SBY belum memaparkan apa isinya – apakah sesuai atau tidak dengan tuntutan RI agar Australia mengklarifikasi masalah penyadapan itu dengan jelas.

Staf Khusus Presiden RI Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, mengatakan surat balasan Abbott mencerminkan niat baik Australia. Menurutnya, Presiden SBY dalam waktu yang tak terlalu lama akan menyampaikan sikap atas surat  balasan Abbott.


[Sumber]