"Enggak ada perang cyber, apalagi tentara cyber Indonesia, biasa saja," ujar Ketua ID-CERT Budi Rahardjo kepada merdeka.com, Rabu (13/11).
Hal senada diungkapkan pakar hukum telematika UI Edmon Makarim yang mengatakan bahwa istilah cyber war atau darurat perang cyber itu terlalu jauh.
"Saya lebih melihatnya sebagai gelombang unjuk rasa masyarakat lewat dunia maya saja. Toh, tidak pernah ada instruksi dari Presiden yang menyuruh melakukan serangan cyber kepada Australia," ungkapnya.
Istilah perang cyber memang terasa rancu saat yang terlibat di dalamnya hanya beberapa kelompok komunitas hacker Indonesia kepada situs tertentu yang menjadi sasaran serangan, dan tidak melibatkan unit-unit cyber dalam Kementerian Pertahanan maupun kepolisian.
Ancaman tumbangnya jaringan internet Indonesia apabila ada serangan balasan dari Australia pun dibantah oleh pakar internet Onno W. Purbo.
"Nggak ada cyber war atau tumbangnya jaringan internet, karena Indonesia memiliki sangat banyak jaringan internet. Mati satu tumbuh seribu," katanya.
Indonesia sendiri sebenarnya belum memiliki barisan tentara cyber yang seharusnya di bawah Kementerian Pertahanan. "Belum ada aturan dan regulasinya, jadi semua hanya sekadar wacana saja," ujar pengamat internet Sylvia W. Sumarlin.
Dalam perkembangan lainnya, hacker Indonesia di bawah bendera Anonymous Indonesia terus melancarkan serangan pada situs penting pemerintah Australia, dan yang disasar saat ini adalah defence.gov.au.
Sebagian masyarakat Indonesia umumnya memberikan sanjungan dan pujian pada barisan kelompok hacker tersebut, meski tak sedikit pula yang mencacinya karena bisa berakibat rusaknya situs-situs penting bila Australia mengeluarkan serangan balasan.
Bahkan seorang pejabat Kominfo menilai apa yang telah dilakukan hacker Indonesia tersebut melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta regulasi cyber di Australia.
[Sumber]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar